Reformasi Pendidikan

Reformasi birokrasi kan perubahan mendasar mulai dari kelembagaan, proses bisnis, plus lain – lain. Nah di Indonesia, hal ini digembor-gemborkan baru – baru ini, terutama pas zamannya pak Beye, salah satunya dengan adanya Kemen PAN dan RB. Sebenernya ini langkah yang bagus, tapi ternyata gak berjalan begitu mulus, masih perlu proses panjang untuk melakukan perubahan mendasar itu. Apalagi memperbaiki kualitas sumber daya manusianya yang masih sering melakukan pelanggaran, tentu sangat tidak mudah dan perlu waktu lama.

Kalo bicara soal pendidikan, yang banyak diminta kan sekolah gratis dan sekolah yang bagus serta gak gampang roboh atapnya. Ya memang itu yang dibutuhkan sekarang ini (dalam jangka pendek), dan saya rasa pemerintah mampu memenuhi semua itu dalam waktu dekat karena bukan sesuatu yang sulit. Asalkan ada concern yang lebih dari pemerintah dan
para stakeholder untuk mengurusinya. Akhir – akhir ini, kalo ngeliat di media masa, ada beberapa kepala daerah yang benar – benar mementingkan pendidikan bagi rakyat kecil, misalnya Gubernur Sumsel yang berhasil menggratiskan pendidikan di Sumsel dari tingkat SD sampai SMA. Dan gratisnya itu bukan cuma SPP dan BOS, yang sudah didapat dari pusat, namun juga biaya – biaya seperti uang buku dan uang komite atau apalah itu. Yang seperti ini yang harusnya dicontoh di semua daerah, karena masa depan bangsa ada di pundak generasi muda, dan generasi muda tidak akan berhasil kalau cuma nongkrong pinggir jalan, tidak sekolah karena alasan biaya.

Secara pribadi, saya memikirkan bahwa bukan hanya masalah jangka pendek yang harus segera diselesaikan, tapi juga urusan jangka panjang sudah harus dipikirkan sejak awal. Misalnya saja bagaimana memperbaiki kualitas guru sebagai pengajar, sebagai media transfer ilmu. Kalau sarana prasarana sudah baik, tapi gurunya tidak berkualitas, ya percuma. Lebih baik sekolah di kandang sapi, tapi dengan guru yang sangat berkualitas.

Strategi pemerintah dengan memberikan penghasilan tambahan yang cukup besar bagi guru akhir – akhir ini, rupanya akan cukup berhasil menjadi trigger agar lebih banyak lagi generasi muda yang bercita – cita menjadi guru. Tapi umpan ini adalah sesuatu yang semu, apalagi kebijakan ini mungkin saja akan berubah ketika presidennya juga ganti. Ditambah lagi, yang menjadi umpan adalah uang. Saya rasa hal ini hanya akan menumbuhkan semakin banyak orang – orang yang berorientasi pada uang dan melupakan pekerjaan utamanya sebagai pembentuk generasi penerus. Namun strategi ini patut diberikan apresiasi, setidaknya menambah kuantitas akan menjadi pijakan awal menuju perbaikan kualitas. Sudah saatnya pemerintah memikirkan strategi lain untuk memperbaiki kualitas guru saat ini. Terutama bagi guru – guru muda yang karirnya masih panjang di dunia pendidikan.

Reformasi di bidang pendidikan ini yang harusnya menjadi fokus utama dan terus digarap oleh Kemendiknas, Pemda, dan pihak – pihak terkait. Harapan saya, sebelum berkahirnya masa jabatan Presiden yang sekarang, semoga sudah ada bukti nyata reformasi birokrasi di bidang pendidikan. Sekali lagi, memang tidak mudah, tetapi ini masalah yang sangat serius dan akan menjadi semakin serius di masa depan kalau pemerintah hanya lebih fokus pada kerjasama internasional, pertumbuhan ekonomi, dan masalah – masalah makro lainnya. Sedangkan urusan internal negeri sendiri terabaikan, dan hal – hal yang kecil pun dilupakan. (af)